Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR

Asosiasi Ahli Ilmu Pendidikan Profesi Kesehatan Indonesia atau disingkat AIDIPROKESI (Indonesian Association for the Study of Health Profession Education or IASHE)

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Ahli Pendidikan Profesi Kesehatan Indonesia atau AIDIPROKESI (Indonesian Association for the Study of Health Profession Education or IASHE)

Pasal 2

Kedudukan

Sekretariat pusat AIDIPROKESI berkedudukan di lokasi kedudukan Ketua Umum

Pasal 3

Waktu

AIDIPROKESI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

DASAR

Pasal 4

Dasar

AIDIPROKESI berdasarkan Pancasila

BAB III

MISI, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

Misi

Menjadi wadah pengembangan ilmu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan serta peningkatan kompetensi para akademisi, peneliti, praktisi dan pengembang  ilmu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang berkualitas.

Pasal 6

Tujuan

  1. Mengembangkan ilmu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan
  2. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi akademisi, peneliti, praktisi dan pengembang  ilmu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan di Indonesia
  3. Meningkatkan mutu penelitian pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan.
  4. Membina kerjasama diantara institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan baik di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka membangun kapasitas bersama

Pasal 7

Kegiatan

             Asosiasi melaksanakan kegiatan:

  1. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah, pendidikan, pelatihan, pendampingan, konsultasi  seminar, ceramah, diskusi, studi kasus, kunjungan kerja, studi banding, fasilitasi, baik dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berguna bagi pengembangan kompetensi dan profesionalisme para anggota
  2. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan (rapat) antar anggota untuk membahas persoalan-persoalan yang ada ataupun tukar-menukar informasi dan pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, baik secara tatap muka atau pun virtual
  3. Menyelenggarakan penelitian, inovasi dan publikasi ilmiah
  4. Menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada berbagai pihak
  5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai organisasi dalam  maupun luar negeri dalam rangka pengembangan ilmu pendidikan profesi kesehatan serta peningkatan mutu pendidikan profesi kesehatan atas dasar saling menguntungkan

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Keanggotaan

  1. Keanggotaan AIDIPROKESI terdiri dari akademisi, peneliti, praktisi dan pengembang  ilmu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan di Indonesia.
  2. Anggota terdiri dari anggota penuh, anggota kehormatan, anggota mahasiswa dan anggota afiliasi.
  3. Definisi, hak dan kewajiban serta syarat-syarat  setiap jenis keanggotaan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga Asosiasi ini

BAB V

KEUANGAN

Pasal 9

Keuangan dan Kekayaan

Keuangan dan Kekayaan AIDIPROKESI terdiri dari iuran tahunan anggota, pendapatan lain yang diusahakan, sumbangan yang tidak terikat, hibah dan pendapatan lain yang diperoleh perkumpulan serta segenap kekayaan dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki oleh asosiasi ini secara sah.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 10

Organisasi

  1. AIDIPROKESI adalah organisasi yang berdiri sendiri dan berbadan hukum
  2. Pengurus AIDIPROKESI terdiri dari Dewan Pembina, pengurus pusat dan pengurus harian

Pasal 11

Muktamar

  1. Muktamar merupakan forum tertinggi AIDIPROKESI
  2. Hasil muktamar dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus pusat

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran dasar hanya dapat diubah oleh Muktamar yang dihadiri oleh minimal 2/3 jumlah anggota dan disetujui oleh minimal 2/3 jumlah anggota yang hadir

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 13

Pembubaran

  1. AIDIPROKESI hanya dapat dibubarkan melalui Muktamar Luar Biasa yang sengaja diadakan untuk itu, yang dihadiri minimal ¾ jumlah anggota
  2. Sesudah pembubaran segala hak milik AIDIPROKESI diperlakukan sesuai dengan keputusan Muktamar tersebut

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  2. Perbedaan dalam penafsiran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan dalam Muktamar.