Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI AHLI PENDIDIKAN PROFESI KESEHATAN INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan

  1. Anggota Penuh (a) ahli pendidikan kedokteran dan kesehatan yang telah menyelesaikan berbagai pelatihan atau pendidikan program pasca sarjana pada bidang ilmu pendidikan profesi kesehatan (b) ahli berbagai bidang ilmu yang memiliki rekam jejak dalam penelitian dan pengembangan bidang ilmu pendidikan profesi kesehatan
  2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang memiliki prestasi luar biasa dan berjasa terhadap pengembangan ilmu pendidikan profesi kesehatan
  3. Anggota Mahasiswa adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan pasca sarjana ilmu pendidikan kedokteran dan kesehatan.

Pasal 2

Penerimaan anggota

  1. Anggota Penuh dan anggota Mahasiswa diterima oleh AIDIPROKESI berdasarkan permintaan langsung dari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
  2. Anggota kehormatan ditetapkan oleh Muktamar atas usulan anggota Penuh

Pasal 3

Pemberhentian keanggotaan

Anggota dapat berhenti karena:

  1. Permintaan sendiri secara tertulis
  2. Meninggal dunia
  3. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik AIDIPROKESI
  4. Anggota muda kehilangan keanggotaannya bila keluar atau dikeluarkan dari program pasca sarjana ilmu pendidikan kedokteran dan kesehatan yang sedang dijalaninya.

 

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak

  1. Anggota muda:

a. Mempunyai hak memilih tetapi tidak memiliki hak dipilih dalam Muktamar
b. Mempunyai hak mengemukakan pendapat dalam Muktamar

  1. Anggota Penuh:

a. Mempunyai hak memilih dan dipilih dalam Muktamar
b.Mempunyai hak mengemukakan pendapat dalam Muktamar

  1. Anggota kehormatan

a. Tidak mempunyai hak memilih dan dipilih dalam Muktamar
b. Mempunyai hak mengemukakan pendapat dalam Muktamar

Pasal 5

Kewajiban

  1. Secara aktif mengembangkan kompetensi dan profesionalisme sebagai ahli pendidikan profesi kesehatan melalui berbagai  kegiatan yang diselenggarakan oleh AIDIPROKESI
  2. Menjaga dan mempertahankan nama baik AIDIPROKESI dan berperan aktif sesuai kemampuannya dalam mewujudkan kegiatan AIDIPROKESI
  3. Mematuhi peraturan dan ketentuan AIDIPROKESI
  4. Membayar iuran sesuai ketentuan

BAB III

KEUANGAN

Pasal 6

Iuran

Iuran adalah pembayaran wajib dari anggota mahasiswa dan anggota penuh AIDIPROKESI yang dibayarkan sekali setahun

Pasal 7

Pengelolaan Keuangan

  1. Anggaran pendapatan dan belanja AIDIPROKESI dikelola oleh pengurus pusat
  2. Laporan keuangan dibuat setiap tahun selama masa jabatan pengurus

BAB IV

PENGURUS AIDIPROKESI

Pasal 8

Pengurus Pusat

  1. Pengurus pusat terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang
  2. Kepengurusan pusat dipilih dan ditetapkan dalam Muktamar.
  3. Periode jabatan pengurus pusat selama dua tahun
  4. Pengurus pusat melaksanakan Keputusan Muktamar.
  5. Pengurus pusat melaksanakan pertanggungjawaban tentang keuangan dan pekerjaannya dalam periode yang dijabatnya.
  6. Mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pengurus Pusat yang dapat mengemukakannya dalam kesempatan pertama Muktamar.

Pasal 9

Pengurus Cabang

  1. Syarat pendirian cabang adalah bila diusulkan oleh minimal dua orang anggota biasa di suatu wilayah
  2. Pengurus cabang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang
  3. Ketua pengurus cabang dipilih oleh musyawarah cabang
  4. Pengurus cabang bertugas menjabarkan kebijakan pengurus pusat dan menjalankan keputusan musyawarah cabang AIDIPROKESI di wilayah kerjanya masing-masing
  5. Periode jabatan pengurus cabang selama dua tahun

Pasal 10

Ketentuan Kepengurusan Pertama

Kepengurusan pertama ditetapkan oleh Pendiri

 

 

BAB V

MUKTAMAR DAN PERTEMUAN-PERTEMUAN ORGANISASI

Pasal 10

Muktamar

  1. Muktamar dilaksanakan oleh pengurus pusat yang waktu dan tempatnya ditentukan oleh Muktamar sebelumnya.
  2. Muktamar dinyatakan sah jika mencapai kuorum yaitu ½ dari seluruh anggota biasa ditambah 1
  3. Muktamar bertugas:

a. memilih ketua umum
b. menetapkan garis besar kebijakan organisasi
c. mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus pusat
d. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar berikutnya

  1. Bila dianggap perlu dapat diadakan Muktamar Luar Biasa atas usul minimal 2/3 dari jumlah cabang
  2. Keputusan dalam Muktamar sedapat mungkin ditetapkan secara musyawarah dan mufakat
  3. Bila harus dengan pemungutan suara,  keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

 

Pasal 11

Musyawarah Cabang

  1. Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh pengurus cabang yang waktu dan tempatnya ditentukan oleh Musyawarah Cabang sebelumnya.
  2. Musyawarah Cabang adalah sah jika mencapai kuorum yaitu ½ dari seluruh anggota muda dan anggota biasa ditambah 1.
  3. Musyawarah Cabang bertugas:

a. memilih ketua
b. mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus cabang
c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Cabang berikutnya

  1. Bila dianggap perlu dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa atas usul 2/3 jumlah anggota muda dan anggota biasa.
  2. Keputusan dalam Musyawarah Cabang sedapat mungkin ditetapkan secara musyawarah dan mufakat
  3. Bila harus dengan pemungutan suara, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

Pasal 12

Pertemuan Ilmiah Nasional

Pertemuan Ilmiah Nasional diselenggarakan bersamaan Muktamar.

Pasal 13

Rapat Pengurus

Dalam menjalankan fungsinya, Pengurus dapat melaksanakan:

  1. Rapat harian
  2. Rapat kerja
  3. Rapat khusus

 

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Penutup

Hal-hal yang belum diatur pada anggaran rumah tangga ditetapkan oleh pengurus pusat selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.